PMII dan DEMA STAI Auliaurrasyidin Gelar Aksi di Kantor Bupati, Soroti 7 Persoalan Krusial Daerah

Riaupers.co.id, Tembilahan – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Indragiri Hilir bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Bupati Indragiri Hilir bertepatan dengan momentum Milad ke-61 Kabupaten Indragiri Hilir. Aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah.

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui forum audiensi dan dialog yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Audiensi dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Kepala Dinas PUTR dan Perkim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan, Kepala Satpol PP, Kepala Bappeda Litbang, Kepala Bapenda, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda, Camat Tembilahan, serta Camat Tembilahan Hulu. Dari unsur mahasiswa hadir Ketua PC PMII Inhil Zulfikar, Koordinator Lapangan Wahyugi dan M. Ridwan, jajaran pengurus PMII, DEMA STAI Auliaurrasyidin, serta mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut.

Dalam aksi tersebut, PMII dan DEMA STAI Auliaurrasyidin menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni Cabut izin tempat hiburan malam yang diduga melanggar jam operasional, penertiban parkir liar dan penerapan tarif sesuai Perda, penanganan sampah di Kota Tembilahan, penanganan anak jalanan, pengemis dan badut jalanan di bawah umur, kejelasan operasional Kapal Ro-Ro Tembilahan, perhatian terhadap stabilitas harga kelapa, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Ketua PC PMII Kabupaten Indragiri Hilir, Zulfikar, menyampaikan bahwa momentum Milad Kabupaten Indragiri Hilir seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan juga menjadi ruang refleksi dan evaluasi terhadap kondisi daerah.

“Hari jadi Kabupaten Indragiri Hilir harus menjadi momentum introspeksi bersama. Di usia yang ke-61 tahun ini, pemerintah daerah harus berani melihat secara objektif berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Mahasiswa hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan benar-benar berjalan sesuai harapan rakyat,” ujar Zulfikar.

Menurutnya, masih banyak persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah, mulai dari maraknya tempat hiburan malam yang diduga melanggar jam operasional, persoalan parkir liar, tumpukan sampah, anak-anak yang mengemis dan menjadi badut jalanan, hingga belum optimalnya operasional Ro-Ro dan pembangunan infrastruktur yang merata.

“Kami ingin pemerintah tidak hanya fokus pada seremoni keberhasilan pembangunan, tetapi juga hadir menyelesaikan persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tujuh tuntutan yang kami sampaikan merupakan suara rakyat yang harus dijawab dengan kebijakan dan tindakan nyata,” tegasnya.

Sementara itu, M. Ridwan selaku Koordinator Massa menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Kami turun ke jalan bukan karena kebencian terhadap pemerintah, melainkan karena kepedulian terhadap daerah yang kita cintai bersama. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan keresahan masyarakat yang selama ini menginginkan perubahan dan penyelesaian atas berbagai persoalan yang terjadi,” kata Ridwan.

Ridwan juga menyoroti persoalan anak jalanan dan badut jalanan di bawah umur yang dinilainya harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Ketika masih ada anak-anak yang turun ke jalan untuk mengemis dan menjadi badut demi mencari nafkah, maka itu menjadi tanda bahwa masih ada persoalan sosial yang harus segera ditangani. Begitu juga dengan persoalan sampah, parkir liar, dan hiburan malam yang terus menjadi keluhan masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan langkah yang tegas dan terukur,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa PMII dan DEMA STAI Auliaurrasyidin akan terus mengawal hasil audiensi yang telah dilakukan agar seluruh komitmen yang disampaikan pemerintah daerah benar-benar diwujudkan.

“Aksi ini bukan akhir, tetapi awal dari pengawalan yang akan terus kami lakukan. Kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti di ruang audiensi, melainkan ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indragiri Hilir,” tutup Ridwan.

PMII dan DEMA STAI Auliaurrasyidin menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta memastikan Kabupaten Indragiri Hilir mampu berkembang menjadi daerah yang lebih maju, bersih, tertib, dan sejahtera. *